TOUNA - Pemerintah Daerah melalui Bapelitbangda Kabupaten Tojo Una-una gelar rapat koordinasi TKPKD.
Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Ananda Ampana Kamis ((8/12/2022) yang dibuka langsung oleh Wabup Touna Ilham Lawidu,SH, didampingi Kepala Bapelitbangda Touna Ir.Muh Idrus, MT., Tenaga Ahli Kebijakan Pemerintah Daerah Dr. Rosida P. Adam, SE.,M.P sebagai Pemateri/narasumber dan Dr. Mohammad Rusli Suaib, S.Sos.,M.Si sebagai moderator turut hadir peserta rapat dari Kepala Perangkat Daerah terkait dan sejumlah Pejabat Eselon III dan IV serta Camat Se-Kabupaten Tojo Una-Una, Pimpinan Perbankan dan Tenaga Pendamping Keluarga Harapan.
Pada kesempatan itu, Wabup Touna Ilham Lawidu dalam sambutannya mengatakan bahwa Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen sejalan dengan SDG’S Yang membuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim pada 2030. Saat ini bapak presiden Joko Widodo menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya 6 tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024.
"Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan, Kemiskinan Ekstrim, yang mengamanatkan untuk menghapus kemiskinan ekstrim dari 4 persen atau setara 10,86 juta jiwa menjadi 0 persen tahun 2004, Dan terbitnya keputusan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik Indonesia nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten atau kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022-2024, Yang mana Telah menetapkan Kabupaten Tojo una una sebagai salah satu dari 7 kabupaten atau kota sebagai daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022 di Sulawesi tengah,"kata Wabup.
Menurut Wabup, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Touna diantaranya penyebab kemiskinan yang terjadi selama ini lebih besar dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, belum fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan yang menyasar orang miskin ekstrim yaitu dacil satu, dan belum sinerginya antara program penanggulangan kemiskinan termasuk sinergi dengan pemerintah desa melalui dana desa dan dunia usaha melalui dana CSR.
"Pengentasan kemiskinan ke depan harus lebih sistematis, terarah dan terintegrasi. Kolaborasi antar Pemangku kepentingan untuk mewujudkan sinergi antara target indikator pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 dan target SDG’S Kabupaten Tojo Una-Una, diperlukan arah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses. Pemerintah Kabupaten Touna melalui Dinas Sosial saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data P3KE di 12 kecamatan dan 146 desa/kelurahan yang pengumpulan data pre list sudah mencapai 85 persen dan pengimputan baru mencapai 8,7 persen Tujuan verifikasi dan validasi data P3KE ini meningkatkan Akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrim yang belum mendapat program,"jelasnya.(ANTO)
