TOUNA - Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tojo Una-una gelar rapat koordinasi monitoring evaluasi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM, bertempat di ruang rapat Bapperida Kamis (10/8/2022).
Kegiatan tersebut di buka oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Moh Syarif Lasawedi, M.AP didampingi Plt.Bapelitbanda Mohamad Amin Bustamin,ST.,MM turut dihadiri Para Kadis, Camat serta tamu undangan lainnya.
Syarif Lasawedi saat membacakan sambutan Bupati Touna mengatakan bahwa tahun 2023 ini rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham) sudah berada pada periode kelima, ranham tidak lagi hanya membahas tentang formalitas pembangunan HAM secara umum. Tetapi sudah menjadi sebuah dokumen politik HAM yang menjadi tolok ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan baik di pusat maupun di daerah.
Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2021-2025 merupakan pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5) HAM. Penyusunan rencana aksi HAM melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik institusi pemerintah di pusat pemerintah daerah dan masyarakat sipil.
Ranham generasi kelima berfokus pada perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan yang meliputi perempuan anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
"Ranham generasi kelima ini juga mendorong agar capaian pelaksanaan aksi HAM bertujuan pada outcome bukan lagi administrasi saja sehingga manfaat dan ha bisa benar-benar dirasakan masyarakat,"kata Syarif Lasawedi.
Menurut Syarif, Provinsi Sulawesi Tengah berpartisipasi pada pelaporan aksi HAM periode B04, Sedangkan untuk Pemerintah kabupaten kota di provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 13 kabupaten kota 100 persen melakukan pelaporan.
"Aksi HAM periode B04 tertinggi Pemerintah kabupaten kota di provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada aksi optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan anak penyandang di stabilitas masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum dan aksi pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan capaian aksi yang rendah terdapat pada kelompok sasaran anak khususnya aksi pemberian layanan khusus pendidikan kepada anak dari kelompok tertentu,"jelasnya.
Dikatakannya, bahwa rapat koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia Kabupaten Touna tahun 2023 menjadi ajang untuk evaluasi ranham yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan ranham tahun 2002 serta melakukan persiapan pelaksanaan aksi HAM tahun 2023 dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka penghormatan, perlindungan pemenuhan penegakan dan pemajuan HAM di kabupaten Touna.
"Siapa yang pelaporan pelaksanaan aksi HAM hingga mencapai 100 persen, komitmen Pemerintah Kabupaten Touna terhadap penghormatan perlindungan pemenuhan penegakan dan pemajuan (P5) HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab tangguh dan maju,"ujarnya.
