TOUNA- Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una gelar rapat sinkronisasi terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI), bertempat di ruang rapat kantor Bupati Tojo Una-Una, Senin (12/8/2024).
Kepala BPKAD Touna Rismanto Laide,ST.,MM dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyelaraskan prosedur penyusunan anggaran dalam APBD agar dokumen yang dihasilkan lebih akuntabel dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya sinkronisasi ini proses penyusunan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.
"Rapat ini dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dari seluruh perangkat daerah, dalam kesempatan tersebut, para peserta rapat diberikan arahan dan panduan mengenai tahapan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan perubahan APBD TA 2024 serta penetapan APBD TA 2025 melalui aplikasi SIPD-RI,"ujar Rismanto.
Menurut Rismanto, penggunaan aplikasi SIPD menjadi langkah penting dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Dengan SIPD, kita dapat memastikan bahwa setiap perubahan dan penetapan anggaran dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penganggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
"Selain itu, peserta juga didorong untuk memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyusunan anggaran. Hal ini penting agar seluruh program dan kegiatan yang dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tojo Una-Una,"jelasnya.
Rismanto berharap, terlaksananya kegiatan ini diharapkan perangkat daerah di Kabupaten Tojo Una-Una dapat menyusun anggaran secara lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing,"harapnya.
